Dukung Tambang Batu Gamping PT DJM, Ratusan Warga Desa Laroue Lakukan Aksi Demo di Kantor Bupati Morowali 

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Ratusan warga Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, menggelar aksi unjuk rasa mendukung adanya investasi dan tambang batu gamping di desa mereka.

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Laroue pro keadilan, menggelar aksi di Rujab Bupati Morowali yang sementara dipakai untuk Kantor Bupati Morowali, pada Selasa (24/09/2024).

Baca juga: Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

Koordinator aksi Rasimin mengatakan aksi itu merupakan bentuk protes masyarakat kepada penjabat bupati, yang memberikan surat peringatan untuk Kepala Desa Laroue. Kepala desa kata dia, dianggap telah meresahkan masyarakat karena mendukung investasi di wilayahnya.

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

"Kepala desa mendukung ratusan masyarakat yang ingin ada tambang batu gamping. Tetapi pemkab memberikan surat peringatan (SP) sampai tiga kali, " ungkapnya.

Selain menggelar unjuk rasa, aliansi kata dia, telah mengirimkan surat resmi kepada Pj Bupati Morowali. Surat itu berisikan beberapa poin, diantaranya, meminta pemerintah daerah melakukan klarifikasi, hak jawab kepada Kepala
Desa Laroue, sebagai upaya untuk mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Baca juga: "Boss Muda" Ditangkap Satreskrim Polres Morowali, Ini Kasusnya

Mendukung sepenuhnya dan menyatakan menolak segala bentuk tindakan Pemerintah Daerah yang mengarah pada pemberhentian Kepala Desa Laroue. Aliansi akan terus menyuarakan tuntutan, sampai Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Desa Laroue tidak mnemiliki cukup bukti untuk diberhentikan.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Rasimin mengungkapkan salah satu alasan diterbitkannya surat peringatan untuk kepala desa, akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan BPD Laroue yang menolak PT. DJM untuk berinvestasi di Desa Laroue dan menuntut diberhentikannya Kepala Desa Laroue. 

Kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demontrasi tersebut adalah hak asasi manusia, bukan dinaknai sebagai bentuk tindakan yang meresahkan masyarakat.

Baca juga: Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

"Aksi puluhan warga di Desa Laroue, tidak bisa dianggap meresahkan masyarakat. Dan tidak bisa dijadikan alasan pemerintah daerah mengeluarkan surat peringatan sampai tiga kali untuk kepala desa, " katanya menegaskan.

(***)